Friday, March 25, 2016

Hidup Untuk Menghidupkan

Betapa Allah sangat menyayangi umatNya, menciptakan atmosfer untuk menyaring radiasi surya sehingga spektrum yang sampai ke permukaan bumi tidak merusak organ tubuh makhluk hidup, memiliki penyangga yang membuat permukaan bumi terhindar dari pemanasan dan pendinginan yang berlebihan, karena tanpa adanya proses penyanggaan atau penyerapan, penerusan dan pemantulan radiasi oleh atmosfer, suhu bumi saat siang hari bisa mencapai lebih dari 93oC, malam hari bisa mencapai lebih dari -184oC. Meskipun hanya sebagian kecil dari radiasi yang dipancarkan matahari diterima permukaan bumi, namun radiasi surya itu sumber energi utama untuk proses fisika atmosfer, dalam hal ini menentukan keadaan cuaca dan iklim di atmosfer.

Betapa Allah sangat menjaga makhluk hidup di alam semesta. Kita sebagai manusia, tidak lebih dari sebuah partikel kecil di bumi ini, begitu kecil, begitu lemah, begitu ringan, hanya satu yang manusia punya yaitu keberanian. Keberanian untuk memulai, untuk memilih, untuk bergerak, untuk berusaha melakukan sesuatu dan berkarya. Tidak ada yang patut dan pantas untuk disombongkan.

Manusia juga khalifah di atas muka bumi ini, bukan sekadar untuk hidup malah harusnya untuk menghidupkan. Sesuai prinsip, yaitu beramal untuk hidup

Ada satu kalimat yang dikatakan oleh seseorang yang saya sayangi, yaitu
"Amanah bukanlah permainan, bukan juga sesuatu yang patut dibanggakan, karena amanah harus dipertanggung jawabkan, di dunia dan dihadapan Tuhan"
Dengan menjadikan Bemp sebagai salah satu dari beberapa organisasi non-profit yang saya jalani untuk melakukan hal baik, dengan kata lain saya harus siap dengan resiko yang harus dihadapi. Amanah tidak boleh diminta, dan ditolak, tapi dikasih. Amanah yang sudah diberikan hari ini, tertanggal 24 Maret 2016 juga sebelumnya melewati banyak pertimbangan untuk adanya kemajuan bersama, dan juga berasal dari sebuah kepercayaan. Terima kasih.

Semoga pundak ini dikuatkan, tidak mengecewakan dan dilancarkan saat mengemban amanah melalui Departemen Humas Bemp Geografi setahun kedepan, juga dapat bekerja dan melakukan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Semoga kami bisa bekerjasama untuk kemajuan yang lebih baik, karena ini menyangkut amanah dan hajat orang banyak.

Jakarta, 25 Maret 2016. pukul 01:19 AM

Febri Fazriati

Saturday, March 19, 2016

Rentetan Absen Negara

Jaminan hukum bagi warga negara untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya telah terkoyak akibat absennya negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Rentetan peristiwa intoleransi dan diskriminasi telah berbuah petaka dengan terjadinya berbagai tindakan kekerasan agama, keyakinan dan kepercayaan. Sejak awal pendiri bangsa ini telah menyadari eksistensi masyarakat Indonesia yang terdiri dari komunitas masyarakat yang beragam dan berdiri di atas segala perbedaan agama, etnis, suku dan budaya, sehingga prinsip kebhinekaan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam implementasinya seringkali diabaikan dan dilupakan, sehingga tidak teraktualisasi secara baik dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkadang bersifat parsial dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas agama, keyakinan dan kepercayaan.

Menurut data yang dipaparkan di CNN Indonesia, KOMNAS HAM menyatakan ada 3 kategori tema pengaduan kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilaporkan pada 2014 ini. pertama, tindakan penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang berjumlah 30 berkas. Kedua, diskrimasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu sebanyak 22 berkas. Ketiga, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 15 berkas.

Konstruksi berpikir pembentuk undang-undang dalam Pasal 28E UUD 1945 sangatlah jelas bahwa kebebasan beragama merupakan hak individu yang dijamin oleh Negara. Tetapi, UU HAM tidak ada memberikan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM. Bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 KUHP.

Jadi pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Menjaga toleransi dan kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi merupakan tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab ini tentunya didasari bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. DPR sebagai representasi dari rakyat, yang tidak saja mewakili kelompok-kelompok yang mayoritas tetapi juga kelompok-kelompok yang minoritas harus memberi jaminan dan toleransi sehingga pelaksanaan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh UUD dapat berjalan dengan baik.

Sebagai pembuat regulasi, perlu adanya realisasi undang-undang yang menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi bagi setiap warga negara, melakukan tindakan-tindakan evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang mengandung muatan diskriminatif, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama, dan mendorong pembaruan KUHP untuk mengakomodir prinsip-prinsip yang lebih demokratis, termasuk di dalamnya untuk memperkuat ketentuan yang terkait dengan penyebaran kebencian atas dasar agama. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk terjaganya keutuhan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelayan publik harus bertindak anti diskriminatif dengan tidak membedakan perlakuan terhadap golongan-golongan tertentu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas, pemerintah harus mewaspadai berkembangnya penyebaran kebencian atas dasar agama yang dilakukan melakukan pendekatan dan dialog secara intensif dan menjelaskan tentang pentingnya hidup secara berdampingan dan menghargai perbedaan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian harus tegas terhadap pelaku penyebaran kebencian atas dasar agama. Tindakan tegas itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih meluas atas dasar agama, menghentikan kriminalisasi terhadap korban, sebaliknya menindak para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Sebagai penjaga ketertiban, pihak kepolisian harus bersikap adil dengan menjamin perlindungan bagi kelompok manapun yang terancam oleh tindakan kelompok-kelompok lain karena perbedaan pandangan. Dengan adanya penghormatan dan upaya-upaya di atas, maka tindakan-tindakan intoleran setidaknya akan berkurang dan dapat diatasi dengan baik.

Bahan Bacaan :

3.  KUHP
4.  Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945

Jakarta, 19 Maret 2016

Febri Fazriati 


Thursday, March 3, 2016

Tercederanya Hak-Hak Sipil Masyarakat Usia Sekolah dalam Wilayah Hukum Perkawinan

Pernikahan dibawah umur memang sudah banyak terjadi tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sudah menyebar ke wilayah pedalaman. Penyebabnya bisa beragam, bisa karena masalah ekonomi, yaitu dengan alasan untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, selanjutnya juga bisa disebabkan karena pendidikan yang tergolong rendah, kurangnya pemahaman serta nilai dari budaya atau agama tertentu, dan ada pula yang melakukan hal tersebut karena kecelakaan atau married by accident. Setelah mengetahui beberapa penyebab, adapula dampak yang ditimbulkan dan bisa menjadi masalah sosial, pernikahan dini juga menjadi cacat hukum negara.

Dalam UU No.1 th 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari beragam definisi pernikahan, semuanya memiliki persamaan yaitu untuk menghalalkannya hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Perkawinan memang masalah perdata, tapi jika negara tidak mengatur maka akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Merujuk pada hukum perkawinan seperti pada Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan mengizinkan anak perempuan di Indonesia untuk menikah pada usia 16 tahun. Sementara itu, anak laki-laki sudah diizinkan membina rumah tangga pada usia 19 tahun. Seperti yang sudah kita ketahui, usia tersebut adalah usia sekolah, dan dapat mengakibatkan tingginya angka putus sekolah, hak pendidikan yang terenggut, disamping itu anak perempuan juga beresiko mengandung terlalu dini yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayinya.

Sejatinya, pernikahan bukan hanya sekedar matang secara fisik, tetapi juga harus matang secara intelektual dan spiritual. Jika pada anak usia sekolah sudah melakukan pernikahan, dapat dibayangkan betapa sedihnya mereka kehilangan masa kanak-kanaknya atau hak tumbuh kembang anak, dan tidak sedikit yang berimbas kepada tingginya kemiskinan.

Hak pendidikan sudah direnggut dan hak penghidupan yang layak juga hilang. Suami mencari nafkah sedangkan yang perempuan tidak siap bersaing di pasar kerja karena disebabkan minimnya keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Jika sudah terganjar masalah ekonomi, tidak mengelakkan pula akan terjadi tindakan KDRT.

UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU tersebut tidak disebutkan batasan usia minimum menikah, dan terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c ) menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c ) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, angka perkawinan usia dini (15-19 tahun) masih tinggi, yakni 46,7 persen. Di kelompok usia 10-14 tahun pun angka perkawinan mencapai 5 persen. Hal itu diperkuat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal, dari 4,5 juta bayi lahir dalam setahun di Indonesia, 2,3 juta berasal dari pasangan yang menikah dini.

Menikah memang merupakan jalan bagi orang untuk tetap menjaga kesucian dirinya dari hal yang berbau perzinahan. Namun harus dipikirkan secara matang, karena menikah bukan hal yang sepele, dan sebagai remaja wajib untuk lebih mengetahui tentang bagaimana baiknya pernikahan itu sendiri sehingga dapat tercapai tujuan perkawinannya, yaitu mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Jakarta, 3 Maret 2016

Febri Fazriati