Sunday, April 24, 2016

Problematika Iklim Kemanusiaan dan Gender

Belum ada kesepakatan penggunaan istilah mana yang lebih tepat antara menggunakan kata perempuan atau wanita. Banyak yang menggunakan istilah perempuan dan tidak sedikit yang bertahan pada istilah wanita, tentu dengan argumennya masing-masing. Kata perempuan berasal dari empu, yang bermakna dihargai, dipertuan, atau dihormati. Nah, kata wanita diyakini dari bahasa sansekerta, dengan kata dasar wan yaitu nafsu, sehingga kata wanita memiliki arti yang dinafsui. Kalau dalam bahasa Jawa, kata wanita artinya wani ditata, yaitu berani ditata. Artinya, seorang wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur. Jadi, secara simbolik, mengubah penggunaan kata wanita menjadi perempuan itu mengubah objek menjadi subjek. Kedua istilah ini tidak hanya berkaitan dengan asal bahasa atau padanan kata, tetapi berkaitan erat dengan citra, mitos, dan stereotype.

Berbicara mengenai kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan suatu kebijakan dari proses hingga keputusannya. Definisi kekuasaan sering kali hanya dikaitkan dengan persoalan-persoalan kenegaraan yang sebenarnya hanyalah salah satu dimensi dari kekuasaan, yaitu dimensi makro. Ada pula kekuasaan dalam dimensi mikro, yaitu kekuasaan yang ada dalam hubungan antarpribadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang sering kali bisa meluas pengaruhnya. Kemampuan wanita untuk mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut bukan hanya pada saat keputusan itu mau diambil, melainkan dari sebuah proses yang panjang dari proses adaptasi, hingga proses strategi diplomasi.

Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Namun sangat disayangkan, sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. 

Banyak nasib kaum perempuan di Indonesia yang belum menghirup kemerdekaan sejati dari belenggu-belenggu ekonomi, adat kebiasaan, dan seumumnya budaya warisan yang sudah tidak relevan tetapi alot bersikeras berjalan terus, bahkan tafsiran-tafsiran tertentu dari agama. 

Nasib kaum Hawa yang belum cukup menikmati iklim kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, membenarkan segala usaha perjuangan emansipasi perempuan. Perjuangan nyata dari organisasi perempuan adalah bergerak melalui jalur politik, menguatkan landasan hukum untuk mensejajarkan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bersama. Persamaan hak sebagai sesama warga negara masih perlu dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UUD yang merupakan inti dari pergerakan perempuan Indonesia. Untuk menjawab dan mencapai hal tersebut diperlukan adanya perbaikan peraturan maupun dalam hal pelaksanaannya. Semakin banyak perempuan yang sadar tentang adanya ketidakadilan gender di lingkup domestik maupun publik.

Yang menjadi pertanyaan sederhana, jika seorang laki-laki marah, mengapa dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung malah dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri? Standar nilai terhadap  perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotype gender laki-laki dan perempuan. Penindasan terhadap perempuan berakar pada adanya struktur kelas yang eksploitatif.

Sebenarnya, dasar hukum kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan sudah cukup kuat. Walaupun dalam kerangka hukum formal sudah progresif, tapi masih ada kendala yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di segala tingkat. Tidak sedikit perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka.Walaupun ada wakil rakyat perempuan dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta begitu banyaknya organisasi pergerakan wanita. Hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, atau menduduki posisi penentu kebijakan yang mampu menentukan program dan proyek pembangunan. Berdasarkan data yang ada, dari 34 Menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, 8 diantaranya adalah perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK lebih banyak dibandingkan pada kabinet-kabinet sebelumnya.

Fenomena perempuan bekerja diluar rumah oleh banyak pihak masih dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru di Indonesia. Baik di dunia barat maupun timur, perempuan digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan ini, streotype yang dikenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dependen, tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga. Sedangkan suami harus menanggung keluarga sehingga status mereka lebih tinggi. Mereka juga punya hak untuk mengendalikan perempuan. Pandangan ini juga terdapat pada lingkungan masyarakat Jawa. Perempuan disebut sebagai teman dibelakang, bahkan ada istilah ke surga atau ke neraka, istri hanya mengikuti suami. Dengan demikian, biasanya perempuan disosialisasikan untuk berperan sebagai istri dan ibu. Mereka disiapkan untuk menjadi makhluk yang patuh.

Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang menjadi tekanan sosial bagi perempuan. Perempuan akan mengingat kodratnya yaitu masak, macak, dan manak. Yang artinya adalah masak, dandan, dan melahirkan anak sebagai tugas utama, dan perempuan harus melewati konflik batin sebelum memutuskan untuk berkarier. Kenapa demikian? Karena masyarakat Indonesia masih mengaitkan kesejahteraan keluarga dengan peranan ibu. Jadi, kalau ada perempuan berkarier, masyarakat akan bertanya “bagaimana dengan keluarganya?” jika keluarganya tidak dalam keadaan ideal, masyarakat tidak segan-segan untuk menghakimi perempuan tersebut sebagai perempuan yang gagal. 

Yang perlu digugat dan dipersoalkan adalah adanya  peran gender tradisional perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan peran gender lelaki yang menimbulkan ketidakadilan gender. Oleh sebab itu analisis gender membantu kita untuk memahami bahwa pokok  persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender tersebut.

Di Indonesia, banyak perempuan yang bekerja di sektor formal. Mereka bekerja dengan beragam alasan. Ada yang untuk menyambung nafkah, ada yang ingin mengaktualisasikan diri, mencari peluang untuk mengembangkan diri selama berkarier. Ada pula perempuan yang ingin memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh untuk melaksanakan emansipasi hak dan kewajiban kaum perempuan. Berbagai isu memang harus digumuli oleh perempuan, antara lain mengenai pandangan masyarakat, dan berbagai kendala di lingkungan kerjanya. 

Bagaimana mengenai rupa citra perempuan dalam film Indonesia? Penulis membaca mengenai Sejarah Perfilman Indonesia dan Perkembangan Film di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, tema cerita lebih banyak menggambarkan kisah asmara, kalau pada masa pendudukan Jepang, lebih banyak berisi propaganda tentang Jepang, dan pada saat masa kemerdekaan lebih banyak tentang paham kebangsaan. Sangat disayangkan, kecenderungan tema dalam film Indonesia itu susah dilacak. Terutama, karena kepentingan untuk mendokumentasikan film Indonesia baru dimulai pada tahun 1970-an. 

Peran perempuan digambarkan hanya sebagai pelengkap dalam keseluruhan cerita. Kalaupun menjadi peran utama, peran itu berkaitan dengan pandangan bahwa posisi perempuan ada di lingkup domestik, sebagai ibu, istri, kekasih, atau anak perempuan yang penurut. Sebaliknya, laki-laki berkaitan dengan aktivitas di lingkup publik, pengambil keputusan, dsb. 

Ada kesan tidak peduli atas penampilan karakter perempuan yang positif. Film Indonesia dianggap sebagai barang dagangan, tidak memperdulikan lagi segi artistik, dan alur cerita. Padahal film merupakan salah satu media yang mampu membentuk opini masyarakat.

Perjuangan perempuan tidak mutlak harus melalui jalur politik, karena sudah dapat disalurkan melalui jalur sosial, agama, kebudayaan, dan kesenian. Keadilan masa kini masih perlu diupayakan lebih keras, karena adanya ketimpangan sosial yang mencolok. Pelaksanaan dan perbaikan undang-undang atau peraturan hasil perjuangan itu harus diteruskan. Yang lebih penting adalah kebutuhan pemberdayaan perempuan agar mereka lebih mampu berpartisipasi aktif, bersama dengan laki-laki, dalam proyek pembangunan utama, dan bisa memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan. 

Jakarta, 24 April 2016.

Febri Fazriati

Bahan Bacaan  :
1.     Suleeman, E, 1996, Perempuan Indonesia Dulu dan Kini, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
2.     Kowani, 1978, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
3.   H. Muluk, 1995, “Tipologi Wanita Indonesia”, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Psikologi Universitas Indonesia
4.      Tercederanya Hak-Hak Sipil Masyarakat Usia Sekolah diakses pada tanggal 22 April 2016
5.      Sekilas Perjalanan Perfilman Indonesia diakses pada tanggal 24 April 2016
6.      etd.repository.ugm.ac.id/.../79719/.../S2-2015-274682-bibliography.pdf
7.      Penjelasan singkat: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diakses pada tanggal 24 April 2016

Friday, March 25, 2016

Hidup Untuk Menghidupkan

Betapa Allah sangat menyayangi umatNya, menciptakan atmosfer untuk menyaring radiasi surya sehingga spektrum yang sampai ke permukaan bumi tidak merusak organ tubuh makhluk hidup, memiliki penyangga yang membuat permukaan bumi terhindar dari pemanasan dan pendinginan yang berlebihan, karena tanpa adanya proses penyanggaan atau penyerapan, penerusan dan pemantulan radiasi oleh atmosfer, suhu bumi saat siang hari bisa mencapai lebih dari 93oC, malam hari bisa mencapai lebih dari -184oC. Meskipun hanya sebagian kecil dari radiasi yang dipancarkan matahari diterima permukaan bumi, namun radiasi surya itu sumber energi utama untuk proses fisika atmosfer, dalam hal ini menentukan keadaan cuaca dan iklim di atmosfer.

Betapa Allah sangat menjaga makhluk hidup di alam semesta. Kita sebagai manusia, tidak lebih dari sebuah partikel kecil di bumi ini, begitu kecil, begitu lemah, begitu ringan, hanya satu yang manusia punya yaitu keberanian. Keberanian untuk memulai, untuk memilih, untuk bergerak, untuk berusaha melakukan sesuatu dan berkarya. Tidak ada yang patut dan pantas untuk disombongkan.

Manusia juga khalifah di atas muka bumi ini, bukan sekadar untuk hidup malah harusnya untuk menghidupkan. Sesuai prinsip, yaitu beramal untuk hidup

Ada satu kalimat yang dikatakan oleh seseorang yang saya sayangi, yaitu
"Amanah bukanlah permainan, bukan juga sesuatu yang patut dibanggakan, karena amanah harus dipertanggung jawabkan, di dunia dan dihadapan Tuhan"
Dengan menjadikan Bemp sebagai salah satu dari beberapa organisasi non-profit yang saya jalani untuk melakukan hal baik, dengan kata lain saya harus siap dengan resiko yang harus dihadapi. Amanah tidak boleh diminta, dan ditolak, tapi dikasih. Amanah yang sudah diberikan hari ini, tertanggal 24 Maret 2016 juga sebelumnya melewati banyak pertimbangan untuk adanya kemajuan bersama, dan juga berasal dari sebuah kepercayaan. Terima kasih.

Semoga pundak ini dikuatkan, tidak mengecewakan dan dilancarkan saat mengemban amanah melalui Departemen Humas Bemp Geografi setahun kedepan, juga dapat bekerja dan melakukan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Semoga kami bisa bekerjasama untuk kemajuan yang lebih baik, karena ini menyangkut amanah dan hajat orang banyak.

Jakarta, 25 Maret 2016. pukul 01:19 AM

Febri Fazriati

Saturday, March 19, 2016

Rentetan Absen Negara

Jaminan hukum bagi warga negara untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya telah terkoyak akibat absennya negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Rentetan peristiwa intoleransi dan diskriminasi telah berbuah petaka dengan terjadinya berbagai tindakan kekerasan agama, keyakinan dan kepercayaan. Sejak awal pendiri bangsa ini telah menyadari eksistensi masyarakat Indonesia yang terdiri dari komunitas masyarakat yang beragam dan berdiri di atas segala perbedaan agama, etnis, suku dan budaya, sehingga prinsip kebhinekaan menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam implementasinya seringkali diabaikan dan dilupakan, sehingga tidak teraktualisasi secara baik dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkadang bersifat parsial dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas agama, keyakinan dan kepercayaan.

Menurut data yang dipaparkan di CNN Indonesia, KOMNAS HAM menyatakan ada 3 kategori tema pengaduan kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilaporkan pada 2014 ini. pertama, tindakan penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang berjumlah 30 berkas. Kedua, diskrimasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu sebanyak 22 berkas. Ketiga, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 15 berkas.

Konstruksi berpikir pembentuk undang-undang dalam Pasal 28E UUD 1945 sangatlah jelas bahwa kebebasan beragama merupakan hak individu yang dijamin oleh Negara. Tetapi, UU HAM tidak ada memberikan sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 UU HAM. Bagi orang yang menghalang-halangi kegiatan ibadah yang dilakukan di tempat ibadah, dapat dijerat dengan Pasal 175 KUHP.

Jadi pada dasarnya negara menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi memang mengenai pelanggaran atas Pasal 22 UU HAM, tidak ada ketentuan sanksinya. Menjaga toleransi dan kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi merupakan tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab ini tentunya didasari bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. DPR sebagai representasi dari rakyat, yang tidak saja mewakili kelompok-kelompok yang mayoritas tetapi juga kelompok-kelompok yang minoritas harus memberi jaminan dan toleransi sehingga pelaksanaan kebebasan yang merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh UUD dapat berjalan dengan baik.

Sebagai pembuat regulasi, perlu adanya realisasi undang-undang yang menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi bagi setiap warga negara, melakukan tindakan-tindakan evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang mengandung muatan diskriminatif, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama, dan mendorong pembaruan KUHP untuk mengakomodir prinsip-prinsip yang lebih demokratis, termasuk di dalamnya untuk memperkuat ketentuan yang terkait dengan penyebaran kebencian atas dasar agama. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk terjaganya keutuhan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pemerintah sebagai pelayan publik harus bertindak anti diskriminatif dengan tidak membedakan perlakuan terhadap golongan-golongan tertentu, pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas, pemerintah harus mewaspadai berkembangnya penyebaran kebencian atas dasar agama yang dilakukan melakukan pendekatan dan dialog secara intensif dan menjelaskan tentang pentingnya hidup secara berdampingan dan menghargai perbedaan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian harus tegas terhadap pelaku penyebaran kebencian atas dasar agama. Tindakan tegas itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih meluas atas dasar agama, menghentikan kriminalisasi terhadap korban, sebaliknya menindak para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Sebagai penjaga ketertiban, pihak kepolisian harus bersikap adil dengan menjamin perlindungan bagi kelompok manapun yang terancam oleh tindakan kelompok-kelompok lain karena perbedaan pandangan. Dengan adanya penghormatan dan upaya-upaya di atas, maka tindakan-tindakan intoleran setidaknya akan berkurang dan dapat diatasi dengan baik.

Bahan Bacaan :

3.  KUHP
4.  Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945

Jakarta, 19 Maret 2016

Febri Fazriati 


Thursday, March 3, 2016

Tercederanya Hak-Hak Sipil Masyarakat Usia Sekolah dalam Wilayah Hukum Perkawinan

Pernikahan dibawah umur memang sudah banyak terjadi tidak hanya di kota-kota besar, bahkan sudah menyebar ke wilayah pedalaman. Penyebabnya bisa beragam, bisa karena masalah ekonomi, yaitu dengan alasan untuk meringankan beban orang tua maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, selanjutnya juga bisa disebabkan karena pendidikan yang tergolong rendah, kurangnya pemahaman serta nilai dari budaya atau agama tertentu, dan ada pula yang melakukan hal tersebut karena kecelakaan atau married by accident. Setelah mengetahui beberapa penyebab, adapula dampak yang ditimbulkan dan bisa menjadi masalah sosial, pernikahan dini juga menjadi cacat hukum negara.

Dalam UU No.1 th 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari beragam definisi pernikahan, semuanya memiliki persamaan yaitu untuk menghalalkannya hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Perkawinan memang masalah perdata, tapi jika negara tidak mengatur maka akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu. Perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Merujuk pada hukum perkawinan seperti pada Undang Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan mengizinkan anak perempuan di Indonesia untuk menikah pada usia 16 tahun. Sementara itu, anak laki-laki sudah diizinkan membina rumah tangga pada usia 19 tahun. Seperti yang sudah kita ketahui, usia tersebut adalah usia sekolah, dan dapat mengakibatkan tingginya angka putus sekolah, hak pendidikan yang terenggut, disamping itu anak perempuan juga beresiko mengandung terlalu dini yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayinya.

Sejatinya, pernikahan bukan hanya sekedar matang secara fisik, tetapi juga harus matang secara intelektual dan spiritual. Jika pada anak usia sekolah sudah melakukan pernikahan, dapat dibayangkan betapa sedihnya mereka kehilangan masa kanak-kanaknya atau hak tumbuh kembang anak, dan tidak sedikit yang berimbas kepada tingginya kemiskinan.

Hak pendidikan sudah direnggut dan hak penghidupan yang layak juga hilang. Suami mencari nafkah sedangkan yang perempuan tidak siap bersaing di pasar kerja karena disebabkan minimnya keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Jika sudah terganjar masalah ekonomi, tidak mengelakkan pula akan terjadi tindakan KDRT.

UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU tersebut tidak disebutkan batasan usia minimum menikah, dan terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c ) menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (c ) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, angka perkawinan usia dini (15-19 tahun) masih tinggi, yakni 46,7 persen. Di kelompok usia 10-14 tahun pun angka perkawinan mencapai 5 persen. Hal itu diperkuat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal, dari 4,5 juta bayi lahir dalam setahun di Indonesia, 2,3 juta berasal dari pasangan yang menikah dini.

Menikah memang merupakan jalan bagi orang untuk tetap menjaga kesucian dirinya dari hal yang berbau perzinahan. Namun harus dipikirkan secara matang, karena menikah bukan hal yang sepele, dan sebagai remaja wajib untuk lebih mengetahui tentang bagaimana baiknya pernikahan itu sendiri sehingga dapat tercapai tujuan perkawinannya, yaitu mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Jakarta, 3 Maret 2016

Febri Fazriati

Saturday, December 5, 2015

Salam Lestari!

Setelah acara Nalfisosrata usai, sekitar sebulan kemudian kami mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Jurusan Geografi atau biasa disingkat PKMJ Geografi. Ada beberapa hal semacam prasyarat dalam mengikuti PKMJ, yaitu membuat Angket Aspirasi. Kelompok saya mendapat tema membuat angket mengenai Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) yang ada di UNJ, selain itu kami mendapatkan uang 100 ribu, yang gimana caranya harus cukup untuk transport PP 8 orang ke Megamendung. Untuk menutupi kekurangan yang ada, kami berinisatif melakukan Dana Usaha dengan berbagai cara. Alhamdulillah hasil yang didapat lebih dari cukup.  PKMJ 2015 kali ini mengambil tema “Expand Our Skill To Be An Extraordinary Leader”. Ada 2 macam bentuk kegiatan, yang pertama adalah Pra-PKMJ yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 07 November 2015 di Ged. RA Kartini, Ruang 4.7, UNJ pada jam 08.00. Adapun serangkaian acara dari Pra-PKMJ yaitu kita mempresentasikan hasil tugas kelompok mengenai Angket Aspirasi dan juga adanya beberapa materi yang disampaikan.

Yang pertama adalah materi Legislatif yang dibawakan oleh ka Chalimatussyadiah (Ka. Fraksi Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ 2012). Selanjutnya mengenai Mekanisme Pemilu yang dipaparkan oleh kak Amar Ar-Risalah (Wakil Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa UNJ), dan ada materi mengenai Kestari yang dibawakan oleh ka Okfa. Selanjutnya kami diberi tugas mengenai penulisan Karya Tulis Ilmiah, yang mengangkat tema “Bencana Kabut Asap dan Peran Pemimpin Indonesia”, Karya Tulis tersebut mencakup latar belakang, rumusan masalah, solusi yang pernah ditawarkan pemerintah dan solusi yang diajukan diri sendiri dan hasil KTI tersebut dikirim melalui email dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia.

Adapun serangkaian acara berikutnya adalah PKMJ, yang dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu tanggal 13 – 15 November 2015 di Villa Jimmu, Megamendung, Bogor. Sayangnya, ada beberapa teman seangkatan kami yang tidak bisa mengikuti acara ini disebabkan oleh beberapa hal. Untuk Akomodasi, ada 2 alternatif pilihan mengenai rute perjalanan, yaitu dengan menggunakan bus atau kereta. Sesuai kesepakatan, kelompok kami dan dengan beberapa kelompok yang lain memilih berangkat ke Bogor dengan menggunakan bus dengan uang hasil danusan. Saat keberangkatan, kami didampingi ka Fildza dan ka Zakiah selaku mentor jalan. Ada juga kelompok yang memilih menggunakan kereta. Rasanya menyenangkan bisa merasakan susah senang bareng-bareng selama perjalanan.

Sesampainya di Villa, kami mengganti baju sesuai ketentuan, yaitu menggunakan kemeja, rok/celana bahan, dan almamater UNJ. Setelah kami berganti pakaian, kami mendapatkan materi Kepekaan Sosial semacam diskusi sama ka Andika Ramadhan Febriansyah (Wakil Ketua BEM FIS UNJ) yang mengambil tema "Kita ini dididik untuk memihak yang mana?"

Sedikit review singkat yang sudah dipaparkan ka Dika, seperti yang dikatakan oleh Wiji Thukul, “Ini tanah airmu, disini kita bukan turis”. Bangsa kita, bangsa Indonesia memang memiliki beragam permasalahan. Ada beberapa permasalahan pokok yaitu kemiskinan. Kenapa kemiskinan dijadikan point pertama? karena orang susah mengenyam pendidikan. Adanya ketidakadilan yang sifatnya semu atau relatif. Seperti yang sudah kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia tapi terkadang dijadikan aset politik orang yang memiliki kewenangan. Maka dari itu kita harus bersikap berani dan peduli. Untuk masalah lain contohnya adalah penggusuran, Pertanyaannya adalah, "rakyat seperti apa yang akan kita bela?" tentu, rakyat yang lemah secara hukum, lemah secara pengetahuan, dan lemah secara ekonomi. Setelah mengetahui rakyat seperti apa yang kita bela, lalu bagaimana cara kita membantunya? pertama, yaitu memupuk rasa kepedulian, kepedulian yang bisa diasah dari pengalaman, proses untuk mengetahui, literasi dan organisasi, serta melawan ketidakadilan melalui media-media kreatif. Mahasiswa memiliki intelektualitas dengan bisa menempatkan ketajaman berpikirnya dan kepintarannya untuk menolong sesama, tentu dengan cara yang beragam.
Semua organisasi itu peduli sama kampus, tapi dengan gaya dan cara yang berbeda karena keberagaman yang ada itu bukan untuk diseragamkan, dan kita bukan fasisme - Andika R F
Selanjutnya ada materi Management Advokasi oleh ka Riandi (Ka. Dept Advokasi BEM FIS 2014). Lalu ada materi mengenai Pergerakan Mahasiswa yang dibawakan oleh Ahmad Firdaus (Ketua BEMJ Sosiologi), kami melakukan simulasi aksi disini. Lalu ada materi mengenai OPMAWA oleh ka Ronny S (Ketua BEM UNJ)

Kemudian ada materi Manajeman Organisasi oleh ka Rizky Fajrianto (Ketua BEM FT) yang menyerukan pendapat “Sebagai kaum Intelektual dan penata peradaban, mahasiswa itu identik dengan yang namanya Pergerakan. Karena sejatinya hidup itu bergerak, bukan diam. Karena yang diam itu adalah mati”. Kita harus bergabung dengan orang yang bersemangat. Memiliki sikap rela berkorban, serta berani ambil keputusan, serta memiliki niat dan keyakinan kalau kita mampu, dan yang terakhir adalah saling percaya.

1.      Jadilah mahasiswa yang berani menderita untuk idealismenya
2.      Yang berani mengatakan kebenaran walau pahit
3.      Yang berani miskin walau dicemooh
4.      Yang berani kritis walau dilecehkan
5.      Yang berani berbeda walau dianggap melawan arus (dalam hal kebaikan)

Lalu ada materi mengenai Teknik Persidangan oleh ka Carsoma. Disini ada materi simulasi sidang yang memiliki “seni” nya sendiri serta tidak bisa dijelaskan dan diceritakan disini.

Yang terakhir, mengenai Leadership dan Public Speaking oleh ka Syahril Sidiq selaku Ketua BEM FIS 2014 /2015 dan Ka. Dept Sospol BEM UNJ. Saya setuju dengan pendapat beliau yang mengatakan bahwa “Pemimpin itu hanya 1, tapi jiwa kepemimpinan harus ada pada setiap orang”. Dengan menjadi pemimpin dan memahami public speaking, kita bisa mengajak orang dalam kebaikan dan memotivasi orang-orang yang ada didalamnya serta yang penting adalah kita harus menguasai apa yang kita rasakan dan bicarakan. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, dan sebaiknya omongan negatif orang lain jangan terlalu dipikirin, cukup yakini yang ada di nurani dan diri sendiri.

Ada 1 hal yang membuat saya merasa beruntung, karena saya dan Samuel menjadi perwakilan dan mendapat kesempatan untuk berbicara di depan secara spontan (tanpa persiapan sama sekali), dan dikomentari serta diberi masukan oleh teman-teman yang hadir dan juga diberi masukan oleh pemateri. Seperti masalah intonasi, struktur kalimat, tatapan mata, gestur tubuh, mimik wajah, dan adanya pengulangan kata. Saya merasa beruntung dan berterimakasih karena sudah diberi kesempatan

Seperti yang sudah dikatakan oleh ka Nauval Adam, “sistem pengkaderan yaitu totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, sistematik, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, mempertinggi harkat dan martabat, memperluas wawasan, meningkatkan kecakapan agar menjadi manusia yang beradab, berani, santun, berkarakter, terampil, loyal, peka, mampu, dan gigih menjalankan roda organisasi serta memiliki daya saing sehingga dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan BEMJ Geografi UNJ tahun depan"

Saya menikmati setiap paparan materi yang disampaikan pada saat PKMJ, dan ada beberapa materi yang benar-benar menyentuh hati dan sangat menarik bagi saya pribadi. Untuk masalah ibadah, panitia sudah mengaturnya dengan baik, kami tidak ketinggalan ibadah serta kami makan dengan cara yang unik dengan mengedepankan kebersamaan antar individu, dan waktu tidur kami juga sudah diatur dengan baik. Kami belajar banyak hal dari PKMJ kali ini, dimulai dari isi materi yang baik, serta pemateri yang tidak membosankan dan menarik. Esensi yang didapat dari semua yang kami lakukan selama acara PKMJ yaitu dapat melatih rasa percaya kepada pemimpin kami, bekerjasama, toleransi, rela berkorban, komitmen, tanggungjawab, berani ambil keputusan, melakukan semua hal sesuai prosedur walaupun dalam hal terdesak sekalipun, dsb terkait dengan hal kepemimpinan. Semua bentuk kegiatan yang terjadi di PKMJ, memiliki "seni"nya sendiri, yang hanya bisa dirasakan langsung, tanpa diceritakan. Semua hal yang terjadi selama 3 hari 2 malam, kami jadikan sebagai sebuah pengalaman, kebersamaan, dan pembelajaran. Maaf, jika kami sebagai peserta ada kata-kata yang tidak berkenan atau melakukan kesalahan. Semoga semua pendapat yang membangun dari para peserta bisa menjadi bahan evaluasi panitia yang terlibat. Terima kasih banyak.

Salam Lestari!
Hidup Mahasiswa!!

Jakarta, 5 Desember 2015

Febri Fazriati